PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DI LUAR YANG DIIKRARKAN

Muhammad Arifin, Abdurrahman Abdurrahman

Abstract


Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menentukan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Namun Kenyataan dalam masyarakat,terdapat tanah wakaf yang digunakan diluar fungsi yang diikrarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan faktor terjadi perubahan peruntukan tanah wakaf, akibat hukum perubahan peruntukan tanah wakaf mesjid Gampong Barat dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa perubahan peruntukan tanah wakaf mesjid Gampong Baratyang berada di Kecamatan Simpang Tiga. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu melakukan penelitian dengan mempelajari literatur peruturan perundang-undangan, buku-buku teks yang relevan dengan masalah yang diteliti serta penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara terhadap terhadap responden dan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan peruntukan tanah wakaf mesjid Gampong Barat untuk sarana pendidikan MTsS Iboihdisebabkan faktor tanah wakaf terlantar dan faktor tidak memiliki akta ikrar wakaf. Akibat hukum atas perubahan peruntukan tanah wakaf mesjid Gampong Baratyaitu timbul hak Nazir  menuntut terhadap tanah wakaf mesjid Gampong Barat untuk diperuntukan sebagaimana yang telah diikrarkan dan timbulnya sengketa dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa sudah pernah dilakukan dengan cara musyawarah pihak pengelola tanah wakaf mesjid Gampong Barat dengan pihak pengelola sekolah MTsS Iboih. Namun belum dalam musyawarah menemukan kesepakat antara para pihak. Disarankan kepada Nazir sebagai Pengelola tanah wakaf masjid melakukan pengadministrasi harta benda wakaf. Disarankan kepada Nazir yang bertugas dalam mengawasi dan melindungi tanah wakaf untuk menuntut terhadap tanah wakaf mesjid Gampong Barat. Disarankan kepada tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf secara musyawarah.Perubahan peruntukan terhadap tanah wakaf mesjid Gampong Barat boleh dilakukan karena telah memenuhi syarat tanah wakaf mesjid tidak dapat dimanfaat sebagaimana yang telah diikrarkan.


Keywords


Tanah Wakaf; Ikrar; Harta

Full Text:

PDF

References


Buku

Abd. Shhomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam, Jakarta: Prenada media Group, 2010.

Abdulah Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata islam di indonesi, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Ade Saptomo, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.

Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Bashari Hakim, Pengelolaan Wakaf dan Pembedayaan, Jakarta: Pusat Litbang, 2000.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Darwin Ginting, dkk., Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Peradilan Adat, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013.

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: Raja Grafido Persada, 2002.

Muharam Marzuki, dkk., Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Departeman Agama RI, 2002.

Mahmud Yunus, Al-Quran dan Terjemahanny. Bandung: Al-Ma’arif, 2005

Rachmadi Usman, Hukum Perkawakan di Indonesia, Jakarta: Sinar grafika, 2009.

Rahmat Syafe’I, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2005

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Satria Effendi, Problematika Hukun kelurga Islam Kontemporer, Jakarta: Fajar Interpramata Offset, 2004.

Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah,Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008.

Karya Ilmiah

Misbahuddin, Tinjauan Yuridis Terhadap Penegrian MTsS Iboh Kecamatan Simpang Tiga Akibat Keberadaan Bangunan di Atas Tnah Wakaf Mesjid, Sigli: UniversitasJabal Gafur, 2015.

Khalil, Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kembang Tanjong), skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Perguruan Tinggi Islam Al-Hilal, Sigli, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)