TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TERHADAP KEGAGALAN BANGUNAN

M. Dhuhar Trinanda, Khairani Khairani

Abstract


Pertanggung jawaban terhadap kegagalan bangunan berdasarkan atas unsur kesalahan dari pihak yang terlibat dalam kontrak kerja konstruksi, akan tetapi dalam kasus runtuhnya kanopi gudang pengepakan ikan lampulo bahwa penyedia jasa bertanggung jawab tidak sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi proyek pembangunan gudang pengepakan ikan lampulo, untuk menjelaskan tanggung jawab dari penyedia jasa akibat dari runtuhnya canopy gudang pengepakan ikan dan menjelaskan akibat hukum kegagalan bangunan dan upaya penyelesaiannya. Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data dalam penulisan ini. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Penelitian lapangan dilakukan guna  memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti Pelaksanaan kontrak proyek pembangunan gudang pengepakan ikan Lampulo tidak dilaksanakan dengan baik khususnya dalam unsur pengawasan. Pada kasus gagal bangunan yang terjadi pada proyek ini, penyedia jasa melaksanakan tanggung jawab tidak sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya tim penilaian ahli yang menilai dan menetapkan kegagalan bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sehingga hasil perbaikan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan bestek. Upaya penyelesaian kasus kegagalan bangunan ini dilakukan melalui proses negosiasi antar pihak tanpa adanya penilaian ahli serta tidak adanya sanksi yang diberikan kepada penyedia jasa. Kepada penyedia jasa dalam melaksanakan pertanggung jawaban terhadap kegagalan bangunan agar melibatkan tim penilaian ahli agar hasil penilaian bersifat objektif. Kepada pengguna jasa untuk lebih memperhatikan aspek pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan dan lebih tegas dalam memberikan sanksi

Keywords


kegagalan bangunan; kontrak kerja konstruksi; tanggung jawab kegagalan bangunan

Full Text:

PDF

References


Buku

Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancang Kontrak, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Bachan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Djumialdji, Hukum Bangunan: Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1995.

Mariot Pahala Siahaan, Hukum Bangunan Gedung di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

.-------, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1980.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Algemene voorwarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare werken (AV Tahun 1941) atau dalam bahasa Indonesia: Syarat-syarat Umum untuk pelaksanaan bangunan umum yang dilelangkan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Perpes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Internet

CV.Empros, “Perbedaan Kontraktor dan Pemborong”, ,[Diakses 4/3/2016].

Redaksi Serambi Indonesia, “Berita 10 Toko di TPI Lampulo Ambruk”,, [Diakses 4/3/2016].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)