STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NO. 34/PDT.G/PN-BNA

Muhammad Fauzan, Ilyas Yunus

Abstract


Menurut Pasal 1365 KUH Perdata dirumuskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian. Dalam studi kasus ini pada putusan perkara No. 34/Pdt.G/2009/PN-BNA adalah karena adanya pengambilan tanah untuk kepentingan umum, yang dilakukan oleh pemerintah, apabila tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka perbuatan tersebut juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini pihak penggugat telah menempuh segala upaya hukum yang ada, guna memulihkan kerugian yang diderita dan berada pada pihak yang menang sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan oleh karena amar putusan tersebut pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi namun eksekusi tersebut dinyatakan tidak dapat dilakukan (non executable). Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui alasan dan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh dalam menjalankan eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon Eksekusi akibat permohonan yang dinyatakan non-executable serta pencapaiannya pada tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data primer melalui serangkaian kegiatan membaca, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam menjalankan eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah karena tidak adanya amar putusan pada Mahkamah Agung yang menetapkan besarnya prestasi yang harus dibayar tergugat walaupun dihukum secara tanggung renteng dan demi memberikan kepastian hukum, prestasi harus ditetapkan berapa besarnya sehingga eksekusi yang dimohonkan tidak dapat dijalankan (non executable). Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon Eksekusi akibat permohonan yang dinyatakan non-executable adalah yang pertama dengan mengajukan gugatan baru kembali kepada Pengadilan Negeri meskipun bersinggungan dengan asas nebis in idem dan yang kedua dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Putusan Hakim dalam mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat adalah sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya oleh karena itu menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Disarankan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sebelum memutuskan penetapan pada permohonan eksekusi dapat mempertimbangkan besaran kewajiban atau prestasi yang harus dibayar oleh para tergugat secara tanggung renteng atau dibagi rata dengan dicantumkan nilai masing-masing yang harus dibayar walaupun besaran kewajiban dalam amar putusan tidak dicantumkan sebelum menetapkan sebuah permohonan eksekusi tidak dapat dijalankan (non executable), oleh karena permohonan eksekusi atas dasar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Keywords


Putusan Pengadilan; Non-Executable.

Full Text:

PDF

References


Buku

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya, 2008.

Alimin Ribut Sujono, Faktor yang mempengaruhi Hakim dalam Suatu Perkara, Djambatan, Jakarta, 1999.

Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Jakarta, Rineka Cipta, 1996

Bambang Sutiyoso, “Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action Dalam Praktik Peradilan di Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26 No. 11, Yogyakarta, Mei 2004

Busyro Muqaddas, “Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.. 20 No. 9, Yogyakarta, Juni 2002.

Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata, Bandung, Nuansa Aulia, 2011

M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, 2014

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2015

Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2013

Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 1992.

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004

Purwoto Gandasubrata, Renungan Hukum, Ikatan Hakim Indonesia, Maret 1998

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1997.

Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988

Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal 411

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982.

Soeroso, R., Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, Jakarta, Grafika, 1994.

_______, Praktik Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Supomo, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Fasco, Jakarta, 1958

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perpektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Victor M. Situmorang dan Dormentyna Sitanggang, Grosee Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung, Sumur Bandung, 1984.

.2. Lain-lainnya

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 34/Pdt.G/PN-BNA, tanggal 09 Agustus 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 25/Pdt.G/2011/PT-BNA, tanggal 05 Mei 2011, jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1652 K/Pdt/2012 Tanggal 31 Mei 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)