PERAN TUHA PEUT GAMPONG SEBAGAI BADAN PERMUSYAWARATAN GAMPONG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN MASYARAKAT

Rabi Agustia, Abdurrahman Abdurrahman

Abstract


Menurut Pasal 39 huruf g Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong salah satu tugas Tuha Peut Gampong selaku Badan Permusyawaratan Gampong adalah menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Namun dalam kenyataannya Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Tuha Peut Gampong sebagai badan permusyawaratan gampong dalam proses penyelesaian perselisihan masyarakat, untuk mengetahui kendala yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan guna memperkuat peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kajian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tiga gampong di Kecamatan Babahrot, Tuha Peut Gampong masih belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan, di mana ada yang tidak dilibatkan, dilibatkan tapi belum berperan aktif, dan kurangnya kemampuan dalam memberi pendapat dan pertimbangan untuk pengambilan  keputusan dalam menyelesaikan perselisihan. Kendala belum berperannya Tuha Peut Gampong dengan baik disebabkan belum mendapat sosialisasi yang memadai tentang peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, pemahaman yang berbeda antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik, tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik diantara sesama anggota Tuha Peut Gampong, dan kurangnya kemampuan Tuha Peut Gampong dalam penyelidikan atau pendekatan dengan pihak yang berselisih serta memberi pendapat dan pertimbangan. Upaya penguatan peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat yang dilakukan baru berupa pembinaan dan sosialisasi secara terbatas sehingga belum memadai. Disarankan supaya Tuha Peut Gampong sebagai badan permusyawaratan gampong harus dilibatkan dalam setiap penyelesaian perselisihan, Tuha Peut Gampong harus berperan aktif, dan meningkatkan kemampuan dalam pendekatan kepada pihak yang berselisih serta memberi pendapat dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.  Kepada pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya supaya dapat meningkatkan pembinaan dan sosialisasi secara rutin serta maksimal kepada Tuha Peut Gampong dan anggota peradilan gampong lainnya tentang tugas dan fungsinya serta tata cara penyelesaian perselisihan dalam masyarakat.

Keywords


Tuha Peut; Badan Permusyawaratan Gampong; Masyarakat

Full Text:

PDF

References


A. Buku-Buku

Abdurrahman. Peradilan Adat di Aceh (sebagai sarana kerukunan masyarakat), Majelis Adat Aceh , Banda Aceh, 2009.

Airi Syafrizal, Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana” (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Aceh, Kabupaten Nagan Raya), Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimentri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Badruzzaman Ismail, dkk. Pendidikan Pelatihan, Peradilan Adat/ Hukum Adat, Adat Istiadat bgi Keuchik dan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Beserta Qanun-Qanunnya, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2007.

--------. Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh. Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2014.

Denys Lombard, Kerajaan Aceh, Terjemahan Winarsih Arifin, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Lexy J.Meolong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993.

Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filasafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Poerwadarminta, W. J. S. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemlihan Kepala Daerah secara langsung, Jakarta, 2010.

Sanusi Syarif, M. Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami, Bogor, 2005.

Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2005.

--------. Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1999.

Soemitro, R,H. Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimentri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Taqwaddin. Gampong sebagai Basis Perdamaian. Banda Aceh, 2009.

--------. Aspek Hukum Kehutanan dan Masysrakat Hukum Adat Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Prenenda Media Group, Jakarta, 2011.

Widjaja, HAW. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)