ROYALTI TERHADAP PENYEWAAN SECARA KOMERSIAL HAK CIPTA BUKU, NOVEL, DAN KOMIK DI KOTA BANDA ACEH

Suci Farah Dina, Sri Walny Rahayu

Abstract


Berdasarkan ketentuan UUHC Tahun 2014 Pasal 8 Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf i -ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC Tahun 2014. Disebutkan bahwa buku, novel, dan komik merupakan ciptaan yang dilindungi dan bagi penulis atau penerbit berhak menerima pembayaran royalti ketika ciptaannya digunakan secara komersial. Dalam praktiknya di Kota Banda Aceh penyewaan buku, novel, dan komik belum dilaksanakan sebagaimana ketentuan UUHC tersebut. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan perlindungan hak ekonomi penulis atau penerbit terhadap penyewaan buku, novel,dan komik secara komersial di Kota Banda Aceh, hambatan yang ditemukan dalam pembayaran royalti pelaku usaha rental buku, novel, dan komik di Kota Banda Aceh, dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam penegakan pelaksanaan pembayaran royalti di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menekankan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Data lapangan berupa data primer diperoleh melalui wawancara kepada responden dan informan. Hal ini karena penelitian normatif dapat memanfaatkan hasil penelitian empiris sebagai ilmu bantu sehingga tidak mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui perlindungan hak ekonomi penulis dan penerbit belum sesuai Pasal 8 Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf i – ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (2) UUHC Tahun 2014, sehingga pembayaran royalti tidak dilaksanakan. Hambatan pembayaran royalti disebabkan karena berbagai faktor yaitu kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar, upaya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh kurang maksimal, penulis atau penerbit tidak melakukan pengawasan terhadap hak ekonominya, serta tidak ada lembaga penarik royalti di Kota Banda Aceh. Adapun upaya –upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh yaitu sosialisasi dan edukasi mengenai hak cipta secara umum, belum optimal dalam penegakan pelaksanaan pembayaran royalti. Serta kurang jelas dalam memberikan materi sosialisasi maupun edukasi dan kurang tepat dalam memilih peserta. sehingga tidak efektif dalam pelaksanaannya. Disarankan kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM bagian Pelayanan Hukum dan HKI lebih memperhatikan perlindungan hak ekonomi penulis dan penerbit dalam pelaksanaan pembayaran royalti. Kepada Penulis dan Penerbit untuk lebih memiliki inisiatif dan proaktif terhadap pengawasan hak ekonominya.

Keywords


Royalti; Penyewaan; Komersial; Hak Cipta; Buku

Full Text:

PDF

References


Buku-buku

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2004.

Sudikno Mertokusumo , Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra (Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)