PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA BANDA ACEH

T. Muhammad Al Arief, T. Haflisyah

Abstract


Dalam Pasal 21 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP Nomor 109 Tahun 2012) terdapat larangan untuk tidak menjual rokok kepada anak berusia di bawah usia 18 tahun. Namun dalam prakteknya, pelaku usaha tetap saja memperjual belikan rokok kepada anak yang masih berusia di bawah 18 tahun (konsumen). Hal tersebut membuktikan aturan yang ditetapkan belum dapat berjalan secara maksimal, sehingga dibutuhkannya perlindungan bagi konsumen terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab pelaku usaha menjual rokok kepada anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, perlindungan bagi konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, dan akibat hukum dari tindakan pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian  kepustakaan untuk mendapatkan data hukum sekunder dengan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data hukum primer dengan cara wawancara dengan responden dan informan. Dari hasil penelitian dapat diketahui beberapa penyebab pelaku usaha menjual rokok kepada anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, hal tersebut yaitu rendahnya pengetahuan hukum pelaku usaha, tidak adanya penyuluhan dan pengawasan, aturan hukum yang tidak berjalan, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, kurangnya itikad baik dari pelaku usaha dan rendahnya kepedulian masyarakat. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi konsumen secara garis besar terdiri dari dua hal yaitu perlindungan hukum preventif (mencegah) dan perlindungan hukum represif (menaggulangi). Akibat hukum yang ditimbulkan dapat berupa batal demi hukum jual beli yang dilakukan (Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPerdata), pengenaan sanksi administratif sesuai Pasal 23 dan Pasal 60 ayat (3) PP Nomor 109 Tahun 2012, dan larangan penjualan dan penarikan barang dan/jasa (pasal 8 ayat 4) serta sanksi pidana penjara dan/atau denda (Pasal 62) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar dapat memberikan penyuluhan dan pengawasan terkait penjualan rokok, dan juga dapat memberikan sanksi tegas bagi setiap pelanggarnya, serta diharapkan kepada pemerintah untuk dapat membuat suatu aturan khusus terkait dengan penjualan rokok untuk menekan jumlah perokok anak.

Keywords


Perlindungan; Anak; Penjualan; Rokok

Full Text:

PDF

References


BUKU

Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

----------, dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Bambang Prasetyo, dan Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Johannes Gunawan, Product Liability (Dalam Hukum Bisnis Indonesia), Pro Justitia, XII.

Liza Elizabet Aulia, Stop Merokok (Sekarang Atau tidak Sama Sekali), Garailmu, Yogyakarta, 2010.

Marzuki Ahmad, Perlindungan Konsumen di Indonesia, Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Muhammad Jaya, Pembunuhan Berbahaya Itu Bernama Rokok, Riz’ma, Yogyakarta, 2009.

Siahaan N.H.T., Hukum Konsumen (Perlindungan konsumen dan Tanggung Jawab Produk), Panta Rei, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Titik Triwulan, dan Shita Febrina, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Zumrotin K Susilo, Penyambung Lidah Konsumen, Puspa Suara, Jakarta, 1996.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

SITUS INTERNET

Depkes, Merokok Membahayakan Kesehatan dan Merugikan Perekonomian Masyarakat, http://www.depkes,go.id/pdf.php?id=2078, diakses pada hari Rabu, 6 April 2016, Pukul 10.35 WIB.

DW, Dilema Rokok di Indonesia: Menyelamatkan Petani Atau Kesehatan Penduduk?, http://www.dw.com/id/dilema-rokok-di-indonesia menyelamatkan-petani-atau-kesehatan-penduduk/a-18591398, diakses pada hari Senin 25 April 2016, Pukul 07.10 WIB.

KPAI, Menyelamatkan Anak Dari Bahaya Rokok, http://www.kpai.go.id/tinjauan/menyelamatkan-anak-dari-bahaya-rokok/, diakses pada hari Minggu 10 April 2016, pukul 01.20 WIB.

Muliarta, Perokok Anak di Bawah 10 Tahun di Indonesia Capai 239.000 Orang, http://www.voaindonesia.com/content/perokok-anak-di-bawah-10-tahun-di-indonesia-capai-239000-orang/727311.html, diakses pada hari Senin 25 April 2016, Pukul 07.05 WIB.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)