STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR: 323/Pdt/2012/PT.MDN TENTANG TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TANAH MILIK ORNG LAIN

Rachmy Karina, Mustakim Mustakim

Abstract


Kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain adalah suatu akibat dari perbuatan yang melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perselisihan tanah berhubungan sangat erat dengan perbuatan melawan hukum karena dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil hak atas tanah yang di dalamnya terdapat dampak membawa kerugian bagi orang lain. Dalam putusan Pengadilan Tinggi No.323/PDT/2012/PT.MDN tidak tepat karena menjatuhkan hukuman kepada pihak tergugat dan hakim mengenyampingkan pasal 1868 KUHPerdata.Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim yang menyatakan suatu tindakan sebagai perbuatan melawan hukum, menganalisis pertimbangan hakim apakah sudah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum serta menjelaskan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan dalam kasus perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku bacaan, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan yang dilaksanakan dengan wawancara responden yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemakaian tanah tanpa izin adalah sebagai dari perbuatan melawan hukum dimana hal tersebut disebabkan karena adanya kesalahan dalam keabsahan surat tanah yang dimiliki oleh penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak tergugat. Apabila dikaitkan dengan tujuan hukum, keputusan hakim dalam putusan Nomor 323/PDT/2012/PT.MDN belum sesuai dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum, yaitu mengenyampingkan pasal 1868 KUHPerdata dan menilai bahwa tanah yang dipersengketakan merupakan tanah yang dimiliki oleh penggugat. Tergugat sebaga pihak yang dirugikan seharusnya diberikan ganti rugi sebesar 92.600.000,- namun sampai saat ini belum menerima ganti rugi. Disarankan kepada hakim untuk cermat dalam pertimbangan hukum, pertimbangan fakta hukum, bukti dan keterangan saksi yang diajukan penggugat. Diharapkan hakim dalam memberikan pertimbangan dari suatu putusan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih bijaksana. Disarankan kepada semua pihak yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai pihak yang dengan seharusnya membayar ganti rugi untuk patuh terhadap peraturan maupun penetapan putusan pengadilan.

Keywords


Putusan Pengadilan; Perbuatan Melawan Hukum

Full Text:

PDF

References


Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Bismar Siregar, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

Candra Irawan, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Indonesia, Cv Mandar Maju, Bandung, 2010.

Darwan Prints, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan ketiga Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Djoko Prokoso, Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Undang-Undang, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia,Malang, 2007.

Kansil C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Marzuki,Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.

Muhammad Alim, Asas-asas Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatatanegaraan, Lkis Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2010

Munir Fuadi , Perbandingan Hukum Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Rachmadi Usman, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT. Citra Aditya, Bandung, 2003.

Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Ridwan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Ridwan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cetakan 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.

Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Salim HS, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum Cetakan Keenam, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinajauan Singkat, Raja Granfindo, Bandung, 2004.

Soeroso.R, Pengantar Ilmu Hukum,Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Suhardana F.X., Hukum Perdata I (Buku Panduan Mahasiswa, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.

Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, Kencana Prenadda Media Group, Jakarta, 2008.

Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)