PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARIAN TRADISIONAL SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL BERDASARKAN UUHC TAHUN 2014 DI PROVINSI ACEH

Intan Shania, Sri Walny Rahayu

Abstract


Perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional telah diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f Jo. Pasal 31-38 Jo. Pasal 40 ayat (1) huruf e, o, dan q UUHC Tahun 2014. Dalam praktiknya perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional tersebut belum terlaksana secara maksimal yaitu ditemukannya pelanggaran berupa penggunaan secara komersial terhadap tarian tradisional tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, dan belum adanya inventarisasi berupa dokumen terhadap tarian-tarian tradisional yang ada di Provinsi Aceh sehingga sulit memperoleh perlindungan untuk melakukan pendaftaran. Alasan itulah penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional di Provinsi Aceh, mengenai hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisonal sebagai eskpresi budaya tradisional pada praktiknya, dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam penegakan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional.Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif dengan cara mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum hak cipta. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan didukung bahan hukum primer di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional belum sesuai dengan ketentuan UUHC Tahun 2014. Hal ini diketahui penggunaan secara komersial terhadap tarian tradisional sering dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tarian tradisional di Aceh. Syarat pendaftaran untuk memperoleh hak cipta bersifat fakultatif. Hambatan sehingga tidak terlaksananya pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional diakibatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta belum memahami secara utuh mengenai hak ekonomi dan hak moral yang terdapat pada hak cipta. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh yaitu mendaftarkan tarian-tarian tradisional sebagai Warisan Budaya Tak Benda kepada UNESCO, dan melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan seminar tentang Hak Cipta. Disarankan kepada Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Aceh, Disbudpar Provinsi Aceh, dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tarian tradisional untuk lebih proaktif dalam melindungi dan menjaga kelestarian tarian tradisional di Provinsi Aceh dan diharapkan dapat mendaftarkan tarian-tarian tradisional tersebut ke Kanwil Kemenkum dan HAM dan mendaftarkan ke UNESCO.

Keywords


Perlindungan Hukum; Hak Cipta

Full Text:

PDF

References


Buku

Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual,

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, PT Alumni, Bandung, 2010.

Arif Lutviansori, Hak Cipta Dan Perlindungan Folklor Di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Eddy Damian, Hukum Hak Cipta UUHC No.19 Tahun 2002, PT. Alumni, Bandung, 2004.

Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Harris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya), Erlangga, Jakarta, 2009.

Hutagalung, Sophar Maru, Hak Cipta (kedudukan dan peranannya dalam pembangunan), Sinar Graha, Jakarta, 2012.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.

Lili Rasjidi, Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Ilmu Hukum, Monograf, Universitas Padjajaran, Bandung, 2007.

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003.

Nainggolan, Bernard, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, P.T. Alumni, Bandung, 2011.

Nasution, Rahmi Jened Parinduri, Interface kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Rachmadi Usman, Hukum atas hak kekayaan intelektual, perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia, PT. alumni, Bandung, 2003.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.

Sudikno Mertokusumo, Metode Penemuan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Tim Visi Yudistia, Panduan Resmi Hak Cipta, Visi Media, Jakarta, 2015.

Yusran Isnaini, Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009,

Laporan Penelitian, Artikel, Jurnal dan Makalah

Artikel Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia, Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional, Depok, 2005.

Fransin Miranda Lopes, penegakan hukum terhadap hak cipta musik dan lagu, dimuat dalam jurnal Lex Privatum, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013.

Makalah Basuki Antarikasa, “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan HKI Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia” Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta.

Tatang S. Taufik dan Ign. Subagjo, Menumbuhkembangkan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dan Perlindungan Aset Intelektual Bangsa, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi, Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (P2KT PUDPKM), BPPT. 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumperdata@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6907 (ONLINE)