Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 3: Agustus 2018 Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Konsultasi Dan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Abstract   PDF
Iska Hardeka, Kurniawan Kurniawan
 
Vol 8, No 1: Februari 2024 KEBERADAAN AMBANG BATAS PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA Abstract   PDF
Arifah Zahra Nasution, Zahratul Idami
 
Vol 4, No 1: Februari 2020 KEBUTUHAN ATURAN PELAKSANAAN TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KEHUTANAN ACEH Abstract   PDF
M. Ilham Al-Qadri, Kurniawan Kurniawan
 
Vol 5, No 3: Agustus 2021 KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAKAN DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon) Abstract   PDF
Shinta Yuana Rizki, Faisal A. Rani
 
Vol 6, No 1: Februari 2022 KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAKAN DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon) Abstract   PDF
Shinta Yuana Rizki, Faisal A. Rani
 
Vol 4, No 2: Mei 2020 KEDUDUKAN DAN FUNGSI POLISI KEHUTANAN DALAM PERLINDUNGAN WILAYAH HUTAN (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh) Abstract   PDF
Zuhal Rizki Maulana Fauzi, Husni Jalil
 
Vol 4, No 2: Mei 2020 KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN Abstract   PDF
Rini Maisari, M. Zuhri
 
Vol 6, No 4: November 2022 KEDUDUKAN PASAL 65 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMILUKADA Abstract   PDF
Muhammad Fajar Hendrawan, Zainal Abidin
 
Vol 5, No 2: Mei 2021 KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Abstract   PDF
Reza Kausar, M. Gaussyah
 
Vol 6, No 2: Mei 2022 KEGIATAN EKSPOR OLEH PT. LAMPULO JAYA BAHARI PADA MASA CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19) (Suatu Kajian Bidang Hukum Perdagangan Internasional) Abstract   PDF
Riski Yanda, M. Putra Iqbal
 
Vol 8, No 2: Mei 2024 KEKUATAN HUKUM SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ DALAM MEMPERLUAS KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH Abstract   PDF
Ahyar Adriansyah, Zainal Abidin
 
Vol 3, No 3: Agustus 2019 Kerja Sama Sister City Antara Kota Banda Aceh (Republik Indonesia) Dengan Kota Higashimatsushima (Jepang) Tentang Program Percepatan Rekonstruksi Bersama Abstract   PDF
Wafa Aulia, M. Putra Iqbal
 
Vol 2, No 4: November 2018 Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Fungsi Pemeriksaan Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Abstract   PDF
Ade Mulya, Faisal A. Rani
 
Vol 2, No 3: Agustus 2018 Kewenangan Bupati Dalam Pemberhentian Keuchik (Studi di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya) Abstract   PDF
M. Nahyan Zulfikar, Faisal A.Rani
 
Vol 7, No 1: Februari 2023 KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MELAKUKAN PENUNDAAN SEMENTARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MASJID DI KABUPATEN BIREUEN Abstract   PDF
Iskandar Zulkarnaini, Yanis Rinaldi
 
Vol 7, No 4: Desember 2023 KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MELAKUKAN PENUNDAAN SEMENTARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MASJID DI KABUPATEN BIREUEN Abstract   PDF
Iskandar Zulkarnaini, Yanis Rinaldi
 
Vol 2, No 4: November 2018 Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh Abstract   PDF
Indri Suryani, Sufyan Sufyan
 
Vol 3, No 1: Februari 2019 KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENGATURAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA Abstract   PDF
Muhammad Nur Miswari, Faisal A.Rani
 
Vol 2, No 4: November 2018 Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Seleksi Dan Pengangkatan Hakim Tingkat Pertama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Abstract   PDF
Azanil Fajri, Faisal A. Rani
 
Vol 3, No 2: Mei 2019 Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII-2014 Dan Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Abstract   PDF
Muna Rizki, Eddy Purnama
 
41 - 60 of 297 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>