Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 2: Mei 2020 KEDUDUKAN DAN FUNGSI POLISI KEHUTANAN DALAM PERLINDUNGAN WILAYAH HUTAN (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh) Abstract   PDF
Zuhal Rizki Maulana Fauzi, Husni Jalil
 
Vol 4, No 2: Mei 2020 KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN Abstract   PDF
Rini Maisari, M. Zuhri
 
Vol 6, No 4: November 2022 KEDUDUKAN PASAL 65 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMILUKADA Abstract   PDF
Muhammad Fajar Hendrawan, Zainal Abidin
 
Vol 5, No 2: Mei 2021 KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Abstract   PDF
Reza Kausar, M. Gaussyah
 
Vol 6, No 2: Mei 2022 KEGIATAN EKSPOR OLEH PT. LAMPULO JAYA BAHARI PADA MASA CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19) (Suatu Kajian Bidang Hukum Perdagangan Internasional) Abstract   PDF
Riski Yanda, M. Putra Iqbal
 
Vol 3, No 3: Agustus 2019 Kerja Sama Sister City Antara Kota Banda Aceh (Republik Indonesia) Dengan Kota Higashimatsushima (Jepang) Tentang Program Percepatan Rekonstruksi Bersama Abstract   PDF
Wafa Aulia, M. Putra Iqbal
 
Vol 2, No 4: November 2018 Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Fungsi Pemeriksaan Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Abstract   PDF
Ade Mulya, Faisal A. Rani
 
Vol 2, No 3: Agustus 2018 Kewenangan Bupati Dalam Pemberhentian Keuchik (Studi di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya) Abstract   PDF
M. Nahyan Zulfikar, Faisal A.Rani
 
Vol 7, No 1: Februari 2023 KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MELAKUKAN PENUNDAAN SEMENTARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MASJID DI KABUPATEN BIREUEN Abstract   PDF
Iskandar Zulkarnaini, Yanis Rinaldi
 
Vol 7, No 4: Desember 2023 KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MELAKUKAN PENUNDAAN SEMENTARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MASJID DI KABUPATEN BIREUEN Abstract   PDF
Iskandar Zulkarnaini, Yanis Rinaldi
 
Vol 2, No 4: November 2018 Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh Abstract   PDF
Indri Suryani, Sufyan Sufyan
 
Vol 3, No 1: Februari 2019 KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENGATURAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA Abstract   PDF
Muhammad Nur Miswari, Faisal A.Rani
 
Vol 2, No 4: November 2018 Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Seleksi Dan Pengangkatan Hakim Tingkat Pertama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Abstract   PDF
Azanil Fajri, Faisal A. Rani
 
Vol 3, No 2: Mei 2019 Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII-2014 Dan Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Abstract   PDF
Muna Rizki, Eddy Purnama
 
Vol 6, No 4: November 2022 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN FORMIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR: 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020) Abstract   PDF
Syauqan Abrar, Eddy Purnama
 
Vol 6, No 2: Mei 2022 KEWENANGAN MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG DALAM PEMBENTUKAN QANUN KAMPUNG (Suatu Penelitian di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang) Abstract   PDF
Akbar Hidayatullah, Sufyan Sufyan
 
Vol 7, No 3: Agustus 2023 KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PROVINSI ACEH DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH Abstract   PDF
Rina Zudriana, Sufyan Sufyan
 
Vol 3, No 2: Mei 2019 Kewenangan Pemanggilan Paksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Abstract   PDF
Suriadi Suriadi, Andri Kurniawan
 
Vol 3, No 2: Mei 2019 Kewenangan Pemerintah Aceh Besar Dalam Pemenuhan Hak Habilitasi Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Abstract   PDF
Saifuddin Saifuddin, M. Zuhri
 
Vol 7, No 1: Februari 2023 KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Abstract   PDF
Arju Amalul Alfi, M. Nur
 
41 - 60 of 281 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>