PENERAPAN KETENTUAN PASAL 73 AYAT 2 UNCLOS 1982 TERHADAP KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN ACEH DAN SUMATERA UTARA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab ketentuan Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 tidak dapat diterapkan terhadap kapal-kapal asing pelaku illegal fishing di wilayah perairan Aceh dan Sumatera Utara dan untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi Pemerintah kedua Provinsi dalam menerapkan ketentuan Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 di wilayah perairan masing-masing Provinsi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 tidak dapat diterapkan disebabkan oleh 2 faktor, pertama karena tidak adanya permintaan dari negara bendera kapal, dan kedua belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur mengenai besaran uang jaminan yang sesuai. Selain itu, terdapat 2 kendala yang dihadapi oleh Pemerintah kedua Provinsi dalam menerapkan ketentuan ini. Kendala pertama sama dengan salah satu faktor penyebab tidak dapat diterapkannya ketentuan ini yaitu belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur besaran uang jaminan yang sesuai. Kendala kedua adalah terkait dengan sengketa batas wilayah pada zona tumpang tindih di Selat Malaka, yang mana Selat Malaka merupakan bagian dari perairan kedua provinsi tersebut. Disarankan kepada pemerintah kedua Provinsi untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk segera membentuk peraturan pelaksana yang dapat mengatur besaran uang jaminan yang sesuai dan segera menyelesaikan sengketa batas wilayah di zona tumpang tindih di perairan Selat Malaka agar ketentuan prompt release dapat segera diterapkan dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya di kemudian hari