IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (KAJIAN PASAL 99 AYAT (1))

Abstract

Ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2) PP 49/2018 mengatur bahwa terhadap pegawai non-PNS masih tetap melaksanakan tugasnya paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkan dan dapat beralih menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan implementasi, akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap guru SD bukan pegawai negeri di Kota Banda Aceh. Penelitian yang dipergunakan bersifat yuridis empiris yang memperoleh data melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum ada pemberhentian tugas guru yang dilakukan. Apabila terjadi pemberhentian tugas kerja maka akibat hukum yang timbul adalah hilangnya hak dan kewajiban sebagai guru dan hapusnya sebagian hak yang sama seperti PPPK. Namun apabila lulus seleksi akan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai guru SD sekaligus hak dan kewajiban PPPK secara penuh. Selama belum beralih menjadi PPPK, maka hak dan kewajiban yang dilekatkan kepadanya adalah hak dan kewajiban sebagai guru serta sebagian hak yang sama seperti PPPK. Bentuk perlindungan hukum preventifnya adalah pemberian kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK dan pemberian sebagian hak yang sama seperti PPPK, namun upaya perlindungan hukum represifnya belum diatur oleh Pemerintah