KEBERADAAN AMBANG BATAS PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Abstract

Pasal 22 dari Undang-Undang Pemilu menyatakan tentang persyaratan bahwa pencalonan Presiden/Wakil Presiden dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kursi yang paling sedikitnya ialah 20% dari jumlah DPR atau memiliki 25% dari suara sah nasional pada pemilihan anggota DPR periode sebelumnya. Ketentuan ini biasa dikenal dengan nama Presidential Threshold. Ketentuan yang dianggap merupakan upaya untuk memurnikan sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia pada nyatanya tidak memiliki keterkaitan karena dalam sistem presidensiil parlemen dan eksekutif memiliki peran yang berbeda. Tujuan pada penulisan skripsi ini adalah menjelaskan mengenai relevansi dan implikasi dari keberadaan ketentuan presidential threshold. Metode penelitiannya ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan keberadaan Presidential Threshold tidak relevan dalam sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia yaitu presidensiil karena dalam sistem ini pencalonan pada idealnya tidak ditentukan oleh formasi yang mengacu pada hasil pemilu DPR. Implikasi keberadaan Presidential Threshold ini adalah timbulnya pembagian kursi untuk partai politik yang berkoalisi sehingga menimbulkan terjadinya oligarki politik yang dapat mendorong terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga upaya yang ditawarkan adalah dengan menghapus ketentuan Presidential Threshold jika Indonesia ingin melaksanakan sistem pemerintahan presidensiil murni dan menggantinya dengan memberikan pemahaman politik kepada masyarakat terkait dengan partai politik yang ada.