KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PROVINSI ACEH DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH

Abstract

Abstrak - Tujuan penelitian ini ialah membahas  pelaksanaan kewenangan OJK dalam qanun LKS, faktor apa saja yang hambatan OJK dalam pelaksanan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. serta upaya yang dapat dilakukan OJK untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu informasi diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan. Hasil penelitian bahwa kewenangan yang dimiliki OJK dalam pengawasan operasional bank syari’ah di aceh mengunakan dua cara yaitu off site (analisis laporan bank syariah) dan on site(pemeriksaaan langsung). Sedangkan pembinaan berdasarkan kepatuhan dan pembinaan berdasarkan risiko. Pelaksanaan kewenangan OJK dikontrol oleh BPK, dan Dewan Audit OJK. Adapun hambatan pelaksanaannya adalah minimnya SDM, penerapan prinsip syari’ah yang kurang optimal, kesalahan dalam pelaporan bulanan, minimnya informasi perlindungan nasabah, serta kurang nya pelaksanan pengujian keamanan siber terhadap TI Bank. Upaya OJK untuk mengatasi hambatan yakni menerapkan program peningkatan kualitas layanan, merekomendasikan permintaan informasi dari laporan ketika ditemukan kesalahan, dan OJK juga menyediakan tempat pengaduan.

Kata Kunci: Kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Syari’ah