KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan Pemerintah Aceh dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang diatur dalam pasal 173A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak berlaku untuk daerah Provinsi yang memiliki ketentuan khusus, namun ketentuan tersebut berdasarkan kenyataan tidak terlaksana sepenuhnya terhadap Provinsi Aceh. Disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat memberikan kewenangan serta mengakui ketentuan khusus tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Aceh. Hal ini diharapkan mempermudah dan memaksimalkan hasil pertambangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Aceh, Pengelolaan, Tambang, Mineral dan Batubara.