PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN MUSYAWARAH (BAMUS) NAGARI DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NAGARI (DI KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT)

Abstract

Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat No 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari mengatur mengenai pelaksanaan Nagari. Termasuk pelaksanaan Lembaga-lembaga yang ada di dalam suatu Nagari yaitu Badan Musyawarah (Bamus) Nagari. Suatu lembaga penyalur aspirasi masyarakat, pengawas kinerja Wali Nagari dan merumuskan suatu Peraturan Nagari bersama dengan Wali Nagari. Namun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bamus Nagari dinilai masih kurang efektif dalam pembuatan Peraturan Nagari dan dalam Menyerap aspirasi Masyarakat. Salah satu kesulitan yang dihadapi pihak Bamus Nagari dalam membuat suatu Peraturan Nagari yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan dari pihak Bamus Nagari dan tidak adanya ahli khusus yang memang menangani masalah Pembuatan Peraturan Nagari. Kemudian masalah Dana juga merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi pihak Bamus Nagari, karena tidak ada Dana untuk turun kelapangan dan dana transportasi khusus untuk Bamus Nagari. Sehingga menyulitkan Bamus Nagari dalam mengoptimalkan kinerja dari Bamus Nagari. 

Kata Kunci : Bamus Nagari, Nagari, Wali Nagari