Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tentang Syarat-Syarat Kepala Desa

Dapit Ardiwan, Faisal A. Rani

Abstract


Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan Nomor 128/PUU-XII/2014  membatalkan ketentuan Pasal 33 huruf g, yang menentukan bahwa calon kepala desa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat minimal dalam 1 tahun. Dengan dibatalkan ketentuan pasal 33 huruf g tersebut dimungkinkan calon kepala desa bukan penduduk desa tersebut, yang  mana jika calon kepala desa bukan penduduk desa setempat maka tidak sesuai deangan asas otonomi desa. Penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan kurang cermat dan mengabaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya pada Pasal 18B ayat (2) serta asas otonomi. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa membuat syarat yang terdapat dalam Pasal 33 hurus g yang hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan nya dengan pertimbangan bahwa setiap orang berhak mengaju diri sebagai pemimpin, sangat tidak tepat karena memang dalam konstitusi dijamin hak-hak tersebut, namun konstitusi merupakan norma yang sangat abstrak sehingga undang-undanglah sebagai peraturan yang mengatur hal lebih detail. Dan hak politik juga memiliki batasan yang batasan tersebut di atur oleh undang-undang. Yang mana seharusnya hakim mempertimbangkan beberapa hal tersebut dalam memutus kan perkara dengan Nomor 128/PUU-XII/2015.

Full Text:

PDF

References


Manan Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: 2001.

Djojosoekarto, Agung (eds.), kebijakan otonomi khusu di indonesia, Jakarta: kemitraan bagi pembaruan Tata Pemerintahan di indonesia: 2008.

Dahl, Robert A, Prihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan praktik Demokrasi Secara Singkat, Jakarta: Yayasan Obor: 2001.

Dimyati Khudziyah dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: UMS Press, 2004.

http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara diakses Tgl 6 jam 01. WIB.

Jamaludin, Adon Nasrullah, Sosiologi Perdesaan, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Mansur, Teuku Muttaqin, hukum adat perkembangan dan pembaruannya di indonesia, Banda Aceh: Bandar Publisihing, 2017.

Nurcholis, Hanif, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa, Jakarta: PT Glora Aksara Pratama, 2011.

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qodratillah, Meity Taqdir dkk, Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Qanun Nomor 4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh

Sutoro, Eko, Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE), 2008.

Sumber Sapari. Tata Pemerintahan dan administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.

Undang-Udang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM KENEGARAAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6885 (ONLINE)