Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Capa Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie
Abstract
Abstrak. Dalam penyelenggaraan pemerintahan atau otonominya, desa membutuhkan sumber keuangan desa agar bisa melaksanakan sendiri pembangunannya. Salah satu pendapatan yang masuk dalam keuangan desa adalah dana desa. Anggaran dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Aceh berada di urutan ketiga yang menjadi provinsi yang paling banyak menerima dana desa Tahun 2017 sebesar Rp 4.892 triliun. Kabupaten Pidie merupakan kabupaten kedua di Provinsi Aceh yang paling besar menerima dana desa. Dana desa yang diterima tersebut dibagikan kepada 730 desa, termasuk Desa Capa Paloh. Adapun dana desa yang diterima oleh Desa Capa Paloh pada tahun 2017 sebesar Rp 737.714.734,-. Dari anggaran dana desa yang dikhususkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, Gampong Capa Paloh memanfaatkan dana desa tersebut untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa yang biasa disingkat dengan BUMDes atau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebesar Rp 80.000.000,- Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui tinfkat efektivitas dan efesiensi pengelolaan dana gampong pada BUMG Capa Paloh. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan dana gampong pada BUMG Capa Paloh secara umum telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Diperoleh nilai efektivitas yaitu 119,2% yang berarti sangat efektif, dan nilai efesiensi diperoleh sebesar 304,21% yang berarti tidak efesien.
Kata Kunci : BUMG, pengelolaan, efektivitas, efesiensi.
Abstract. In the administration of government or autonomy, the village needs village financial resources so that it can carry out its own development. One of the income included in village finance is village funds. Village fund budgets are prioritized to finance development and empowerment of rural communities. Aceh is in the third place which is the province that receives the most village funds in 2017 amounting to Rp 4,892 trillion. Pidie Regency is the second district in Aceh Province which receives the most village funds. The village funds received were distributed to 730 villages, including Capa Paloh Village. The village funds received by Capa Paloh Village in 2017 amounted to Rp. 737,714,734. From the village funds budget devoted to community economic empowerment, Gapa Village Capa Paloh utilizes the village funds to empower the community's economy through equity participation Badan Usaha Milik Desa commonly abbreviated as BUMDes or Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Rp. 80,000,000. - The purpose of this research is to describe and find out the level of effectiveness and efficiency of village fund management at BUMG Capa Paloh. The analytical method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the management of village funds in BUMG Capa Paloh in general has been carried out in accordance with established regulations. The effectiveness value is 119.2% which means it is very effective, and the efficiency value is 304.21% which means it is not efficient.
Key words :BUMG, management, effectiveness, efficiency.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Andini, U.H., Mochamad, S.S., dan Ainul, H. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati). Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 2. No. 12.
Arsiyah. 2009. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Krupuk Ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Wacana. Vol. 12. No. 2.
Athsil, M. 2017. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Skripsi. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
Ayundar, R. 2015. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Bhakti Manunggal di Dusun Tulung Desa Srihardono Pundong Bantul Yogyakarta. Skripsi. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Putra Grafika, Jakarta.
Eprizal. 2014. Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar Melalui Lembaga Ekonomi Desa di Desa Batusasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2010-2012. Jurnal Fisip. Vol. 1. No. 2.
Harahap, E.F. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol.3. No. 2.
Huda, N. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.
Kartika, N.K.D.C., Ni, K.S., dan Made, A.W. 2017. Efektivitas Pengelolaan Dana pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara di Desa Songan A. Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 8. No. 2.
Kila, K.K. 2016. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Administrasi Negara. Vol. 5. No. 1. Hal. 5194.
Maryunani. 2008. Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa. Bandung: CV Pustaka Setia.
Muntahanah dan Murdijaningsih dalam Yuliani. 2017. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pembiayaan Program Pembangunan yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa (Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor). Skripsi. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Novita, D. 2016. Analisis Efisisensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Oleh, H.F. 2014. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 2. No. 1. Hal. 5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Putra, C.K., Ratih N.P., dan Suwondo. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1. No. 6.
Rafisa, S. 2004. Perkembangan Pengusaha Kecil Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) di Kota Banda Aceh. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
Ramadana, C.B., Heru, R., dan Suwondo. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 1. No. 6.
Ridlwan, Z. 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8. No. 3.
Rosalinda, O. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah. Jurusan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. Malang.
Siregar, F.A. dan Fazli, S.B. 2017. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa di Kabupaten Deli Serdang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Vol. 2. No. 4.
Sulistiyani, A.T. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gaya Media, Yogyakarta.
Sutrisno dalam Ulumiyah, I., A.J.A. Gani, dan L.I. Mindarti. Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik. 1 : 892.
Udhiyani, N.M.V., dkk. 2014. Analisis Realisasi Kinerja Keuangan Dispenda Kabupaten Bandung Berdasarkan Value For Money Terhadap PHR Tahun 2008-2012. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol. 4. No. 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
DOI: https://doi.org/10.17969/jimfp.v3i4.9434
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian
JIM Agribisnis|JIM Agroteknologi|JIM Peternakan|JIM Teknologi Hasil Pertanian|JIM Teknik Pertanian|
JIM Ilmu Tanah|JIM Proteksi Tanaman|JIM Kehutanan
E-ISSN: 2614-6053 | 2615-2878 | Statistic | Indexing | Citation | Dimensions
Alamat Tim Redaksi:
Fakultas Pertanian,Universitas Syiah Kuala
Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 3, Kopelma Darussalam,
Banda Aceh, 23111, Indonesia.
Email:jimfp@usk.ac.id