PENERAPAN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA DINAS SOSIAL DAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH

Abstract

Keberadaan gelandangan dan pengemis dalam wilayah Kota Banda Aceh semakin meningkat jumlahnya sehingga mulai meresahkan masyarakat, mengurangi kenyamanan dan ketertiban di tempat-tempat umum. Penanganan masalah gelandangan dan pengemis menggunakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 yang diatur di dalam Pasal 2. Gelandangan dan pengemis menjadi permasalahan yang sulit ditemukan solusinya, salah satu penyebab sulitnya untuk menemukan solusi dari berbagai alasan seperti kurangnya sumber daya dan juga tidak adanya kolaborasi yang bisa memberikan realisasi penyelesaian. Oleh karena itu, perlu dilakukan penerapan model Collaborative Governance untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan model Collaborative Governance pada Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja serta hambatan dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa penerapan model collaborative governance pada Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja masih berjalan hingga saat ini. Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki wewenang untuk menangani gelandangan dan pengemis dengan melakukan beberapa kegiatan seperti razia, pembinaan mental/aqidah dan pembinaan fisik. Sedangkan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh memberikan pembinaan dan pelatihan skill/keterampilan. Kolaborasi yang dilakukan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dapat dijumpai melalui program Balai Latihan Kerja. Namun, sampai saat ini program tersebut belum bisa mengoptimalkan pembinaan yang dilakukan berdasarkan data jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh masih mengalami fluktuasi, faktor penghambat Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh adalah keterbatasan nya sarana dan prasarana, anggaran dan yang terakhir adalah kurangnya partisipasi masyarakat.
Kata Kunci : Collaborative Governance, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja.