ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH INDUK DENGAN PEMERINTAH DAERAH PEMEKARAN (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH ACEH TENGAH DAN PEMERINTAH DAERAH BENER MERIAH TAHUN 2015-2019)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adhiantoko, H. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
Aswadi, K. (2014). Ketimpangan Pendapatan antara Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis, 1(1), 35-40.
Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
Harsonowati, D. (2013). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Dilihat Dari Rasio Pendapatan Pada APBD (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Hendro, S. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Surakarta: Skripsi Pada Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Ichwan, R., Rahman, B., & Maisyuri, M. (2018). Analisis Perbedaan Pad Kabupaten Aceh Utara Sebelum dan Setelah Pemekaran Dengan Kota Lhokseumawe. Jurnal Akuntansi dan Pembangunan (JAKTABANGUN) STIE Lhokseumawe, 3(3), 77-85.
Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. UII, Yogyakarta.
Mahmudi. (2010). “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mahsum, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-UGM.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
Ramadayani, R. (2018). Analisis Kontribusi Sektor Perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.
Rempowatu, J., & Tirayoh, V. (2016). Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten minahasa selatan Tahun 2011-2014. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sekaran, Uma & Roger Bougie. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian. Edisi 6. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
Wulandari, A. (2001). Kemampuan Keuangan Daerah Studi Kasus Kota Jambi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 5(2), 17-33.
Yefirson, R. M., & Nasir, M. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekarannya di Propinsi Sumatera Barat. Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah, 3(1).
Zafra-Gómez, J. L., López-Hernández, A. M., & Hernández-Bastida, A. (2009). Evaluating financial performance in local government: maximizing the benchmarking value. International Review of Administrative Sciences, 75(1), 151-167.
DOI: https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i1.19950
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi
Universitas Syiah Kuala, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi didukung oleh IAI KAPd Wilayah Aceh
Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia - 23111
E-ISSN: 2581-1002
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at http://www.jim.usk.ac.id/eka